Sampit Expos55.com Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi menyebutkan, penjualan lahan tanpa sepengetahuan pemiliknya khususnya yang di jual ke perusahaan sering terjadi di lapangan yakni di daerah Kotim.

Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik antara warga sekitar dengan perusahaan hingga muncul berbagai macam kasus termasuk kasus penyerobotan lahan milik masyarakat oleh perusahaan khususnya yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

“Hal ini tidak boleh lagi terjadi, dikhawatirkan kondisi ini akan terus menyulut konflik antara investor dengan masyarakat lokal yang berujung pada gesekan di lapangan. Saya kerap mendapatkan laporan penyerobotan kebun warga oleh perusahaan,” kata Abadi, Sabtu 9 April 2022.

Disinyalir ujarnya, itu terjadi karena investor yang tidak paham kultur dan tidak memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Seharusnya, dalam berinvestasi PBS mengacu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 8, Pasal 19.

“Pihak perusahaan wajib melaksanakan ketentuan seperti tertuang dalam Pasal 19 Huruf f, yakni memberdayakan masyarakat dan koperasi setempat. Jangan malah sebaliknya, justru menghantam tanah warga,” ujarnya.

Dia mendorong pemerintah berani dan tegas, serta lebih pro kepada kepentingan masyarakat. Karena menurutnya, jauh sebelum investasi kebun ini masuk, masyarakat hidupnya cenderung aman, tentram, dan sejahtera. Namun, dengan hadirnya oknum investor nakal, justru membuat masyarakat hidup dalam tekanan dan dibayangi ancaman perusahaan.

“Saya berharap pemerintah menindak tegas dengan sanksi pencabutan izin usaha perkebunan dan mengecek kewajiban plasma. Aturannya sangat jelas. Sanksinya di dalam Pasal 21 Permentan Tahun 2002 Pasal 21,” tandasnya.
(MK/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here