Palangkaraya, Expos55.com. Sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa “Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak”.

Dalam rangka melaksanakan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 serta dalam rangka persiapan Penatausahaan dan Pelaksanaan APBD TA 2021,
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran yang diwakili Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri, mengadiri Launching Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara virtual melalui video conference dari Aula Jayang Tingang, Senin (28/12/2020), dihadiri juga oleh Kepala Bidang Anggaran BKAD Prov. Kalteng Aryawan, Kepala Bidang Perndeharaan BKAD Prov. Kalteng Fajar Ashori serta diikuti Sekretaris Daerah didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Bidang Perbendaharaan seluruh Indonesia.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto dalam arahannya menyampaikan, data merupakan kekayaan baru bangsa Indonesia yang memang perlu dioptimalkan, didayagunakan dan tentu bisa berbagi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan yang bisa mengelola dan mengolah.

Lebih lanjut Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan, bahwa SIPD terdiri dari informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya yang berfungsi untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan hingga pelaporan seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

“Kami pun juga akan bisa membutuhkan data atau mengolah data yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara cepat, akurat, update dan kekinian”, katanya

Sedangkan pengembangan SIPD bertujuan menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah seluruh Indonesia serta menyeragamkan proses perencanaan, keuangan dan pelaporan seluruh Indonesia, meminimalisir anggaran pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah, karena kedepan hanya ada satu sistem, yaitu SIPD dan yang terakhir, tujuannya untuk melakukan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah seluruh Indonesia melalui BPD dan Bank Negara.

“SIPD ini merupakan instrumen untuk menjadikan suatu pola kebiasaan baru agar APBD bisa lebih transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga prosesnya bisa berjalan lebih efisien dan lebih efektif”, ujarnya.

Mochamad Ardian Noervianto berharap, agar SIPD dapat memberikan kemudahan bagi aktor-aktor keuangan daerah dalam melakukan proses penganggaran, penatausahaan, akutansi maupun pelaporan. (mmc.kalteng/red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here