Kuala Pembuang Expos55.com  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan lima rekomendasi atau catatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Seruyan tahun anggaran 2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan Djainu’ddin Noor mengungkapkan, meskipun Kabupaten Seruyan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tentunya masih ada beberapa catatan yang diberikan.

“Masih terdapat beberapa catatan hasil pemeiksaan yang harus ditindaklanjuti. Yang mana diantaranya adalah penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdedaan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan belum sepenuhnya memadai,” katanya, Sabtu 21 Mei 2022.

Yang kedua, terdapat potensi penerimaan pajak sarang burung walet, PBB-P2 dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari bangunan sarang burung walet, serta retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang masih belum dipungut.

Ketiga, terdapat realisasi pembayaran biaya perjalanan dinas, pengelolaan belanja hibah, penggunaan personil pada kontrak jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan yang belum sesuai ketentuan, serta terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal.

Catatan keempat yakni penatausahaan kas Pemkab Seruyan belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Dan terakhir penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai. “Atas catatan hasil pemeriksaan BPK tersebut Pemkab Seruyan berkomitmen akan segera menindaklanjuti temuan-temuan itu dan berharap dapat diselesaikan pada waktu yang telah disepakati bersama,” jelasnya.
(MK/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here