Sulbar Expos55.com Indonesia sebagai negara kepulauan rentan terhadap bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi dan gelombang tsunami. Dengan kondisi seperti itu kita dituntut untuk tanggap dan responsif terhadap kebencanaan, baik mitigasi atau penanggulangannya maupun penanganan pasca bencana.

Keterkaitan langsung kebencanaan dengan Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan adalah dalam hal pemulihan infrastruktur melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung.

Indonesia sebagai negara kepulauan rentan terhadap bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi dan gelombang tsunami. Dengan kondisi seperti itu kita dituntut untuk tanggap dan responsif terhadap kebencanaan, baik mitigasi atau penanggulangannya maupun penanganan pasca bencana.

Keterkaitan langsung kebencanaan dengan Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan adalah dalam hal pemulihan infrastruktur melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung.

Pada tanggal 15 Januari 2021 di Kota Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo yang banyak menimbulkan korban jiwa serta kerusakan bangunan gedung dan berbagai infrastruktur lainnya.

Berselang tidak lama dari itu.pada tanggal 4 April 2021 terjadi bencana Siklon Seroja yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Badai siklon tersebut mengakibatkan banjir bandang dan rusaknya bangunan antara lain di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur dan kabupaten Alor.

Dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana tersebut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, NTT dan NTB bersama para mitra penyedia jasa yang telah ditunjuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 92 bangunan gedung di Sulawesi Barat, 227 bangunan gedung di Nusa Tenggara Timur dan 8 bangunan gedung di Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan LKPP 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat menggunakan anggaran TA 2021.

Hingga saat ini progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut telah mencapai progres fisik 78,0% di Sulawesi Barat, 85% di Nusa Tenggara Timur dan 100% di Nusa Tenggara Barat dan diharapkan seluruh pekerjaan dapat selesai pada pertengahan Desember 2021.

Progress fisik ini diharapkan diiringi dengan kemajuan progres mekanisme pembayaran yang salah satu tahapannya adalah penandatanganan kontrak antara penyedia jasa dengan PPK BPB Provinsi Sulawesi Barat, PPK BPB Provinsi NTT dan PPK BPB Provinsi NTB. Selain kontrak, dokumen administrasi lainnya sesuai daftar SIMAK dari Inspektorat Jenderal harus segera disusun dan audit APIP dalam rangka mekanisme pembayaran.

Dari tanggal 8 s/d 10 November 2021 dilakukan Rapat Percepatan Pemenuhan Dokumen Audit dengan mengundang jajaran Balai PPW Provinsi Sulawesi Barat, NTT, NTB dan perwakilan manajemen para penyedia jasa. Pertemuan selama tiga hari ini bertujuan akhir untuk penandatanganan kontrak paket-paket pekerjaan rehabilitasi-rekonstruksi di tiga provinsi tersebut.

Penyedia jasa yang hadir sebagai mitra penanganan pasca bencana ini antara lain PT. Waskita Karya (Persero); PT. Brantas Abipraya (Persero); PT. Hutama Karya (Persero); PT. WIKA Gedung (Persero); PT. Adhi Karya (Persero); PT. Nindya Karya (Persero); PT. Wijaya Karya (Persero); PT. Pembangunan Perumahan (Persero); PT. Virama Karya (Persero); PT. Indah Karya (Persero); PT. Yodya Karya (Persero) dan PT. Indra Karya (Persero).

Pada hari ini Rabu (10/11) bertempat di Jakarta telah dilaksanakan penandatanganan kontrak antara PPK dan penyedia jasa untuk 16 (enam belas) paket kontrak Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Barat dengan nilai Rp 74.242.647.000,-; 5 (lima) paket kontrak Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana NTT dan NTB dengan nilai Rp 11.374.630.570,-.

Selain itu 8 (delapan) paket rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Barat yang dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Jamak (MYC) 2021-2022 dengan nilai Rp 259.682.241.000,-.

Penandatanganan kontrak ini disaksikan oleh Kasatgas Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Darurat Gempa Bumi Sulawesi Barat Bapak Sri Hartoyo, Kasubdit Wilayah 2, Kabalai PPW Provinsi Sulawesi Barat dan Kasatker Pelaksanaan Provinsi NTT.

(*bpb/luky/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here