Palangkaraya, Expos55.com.
Seperti diketahui bahwa Program Food Estate di Kalteng merupakan kegiatan multisektor, sehingga diharapkan adanya sinergitas antara Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah termasuk juga peran masyarakat dalam mensukseskan program pengembangan tanaman pangan sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu, diperlukan juga adanya integritas dan komitmen dalam melaksanakan program tersebut.

Bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (22/12/2020) dilaksanakan Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) untuk Penilaian Dokumen Amdal, RKL-RPL Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A, B, C dan D (Food Estate) di Kabuaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Prov. Kalteng seluas ± 165.000 hektar, secara tatap muka terbatas dan secara virtual yang dihadiri Sekretaris Daerah Prov. Kalteng
Fahrizal Fitri, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Marang serta tamu undangan dan hadir secara virtual Pemrakarsa, anggota Tim Teknis, Tim Ahli, Perwakilan Daerah (Pulang Pisau dan Kapuas) dan Tim Penyusun Amdal.

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalteng Adiyaksa Prasidapati selaku Ketua Tim Teknis dalam laporannya menyampaikan gambaran umum terkait pemeriksaan dan penilaian Dokumen Amdal, RKL-RPL Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A, B, C dan D (Food Estate) di Kabuaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Prov. Kalteng seluas ± 165.000 hektar. Pemrakarsa adalah Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jenis kegiatan yakni, rehabilitasi dan peningkatan jaringan Irigasi Rawa wilayah kerja Blok A,B,C dan D (Food Estate) yang berlokasi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun rencana kegiatan yang dibahas, yakni perbaikan dan pembangunan saluran primer dan saluran sekunder, pembangunan pintu air, pemasangan pompa, pembangunan gorong-gorong, box culvert dan jalan inspeksi tani, pencetakan sawah, penyediaan sarana produksi dan pupuk, percontohan tepat guna teknologi pertanian, demonstration farming/defarming, agroteknologi (industry pangan dan pupuk), rice mill, pembangunan infrastruktur (jalan dan dermaga). Dampak kegiatan krusial meliputi perubahan system tata air, perubahan ekosistem gambut, terganggunya flora dan fauna darat, terganggunya kawasan lindung dan perubahan persepsi masyarakat.

Adiyaksa Prasidapati juga menyampaikan beberapa poin penting pelaksanaan kegiatan yaitu, pertama, fokus kegiatan ini bukan merupakan kegiatan membuat kanal baru, tetapi merupakan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa yang mendukung kegiatan Food Estate sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Prov. Kalteng. Kedua, pemrakarsa dapat memberikan gambaran terhadap luasan wilayah yang layak secara keilmuan dan teknologi untuk rencana Food Estate pada areal kajian seluas ± 165.000 hektar. Ketiga, pemrakarsa wajib memperjelas kembali terhadap rona lingkungan awal kegiatan terhadap kondisi riil/eksisting di lapangan berdasarkan tutupan lahan terakhir, peta jaringan kanal, Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) serta kerusakan ekosistem gambut. Keempat, pemrakarsa wajib memperdalam kajian dampak terhadap kondisi pirit yang telah terbuka, kedalaman gambut maupun dampak terhadap keberlangsungan orang utan di sekitar lokasi kegiatan. Kelima, pemrakarsa wajib memperhatikan rekomendasi rencana perubahan fumgsi kawasan hutan berdasarkan hasil Tim Terpadu KLHK dan memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Keenam, dalam hal SID/DED Food Estate masih belum ekspose, maka arahan rencana pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan pendekatan keilmuan/ahli Ketujuh, memperjelas kembali bagian rekomendasi kelayakan lingkungan yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan/kebijakan, serta dokumen RKL-RPL terhadap peran dan tanggungjawab masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi terkait. Terakhir, Tim Teknis Kalteng tidak merekomendasikan lokasi kegiatan yang berada pada daerah mangrove.

Sementara itu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng H. Nurul Edy menyampaikan hasil rapat/diskusi kali ini secara mendasar lebih keperbaikan data yakni, proses dan tahapan-tahapan dari sebuah pembuatan dokumen amdal baik berupa RKL-RPL atas kegiatan rencana Food Estate di Kalteng yang mencakup luasan ± 165.000 hektar.
H. Nurul Edy juga menekankan ketika di lapangan, salah satu kata kunci yang sangat penting adalah melakukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi sehingga program ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Lebih lanjut H. Nurul Edy mengutarakan program Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas pasti akan ada membawa dampak-dampak yang krusial namun lebih banyak melihat dari sisi positifnya, karena Program Food Estate diharapkan dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat Kalteng. Sehingga diharapkan adanya kerjasama yang solid dari semua pihak agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. (mmc.kalteng/red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here