Palangkaraya, Exposs55.com. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 57 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut pada pasal 1 ayat 1 mengatakan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Sementara itu di dalam pasal 1 ayat 10 menjelaskan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Terkait keberadaan pelabuhan Bukit Pinang serta tugas dan fungsi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang berada di Kota Palangka Raya, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Bukit Pinang Wiwin Iryani Hasanuddin, S.Sos mengatakan, bahwa saat ini sudah mulai banyak aktivitas di pelabuhan Bukit Pinang, oleh karena itu pihaknya terus berupaya agar pelabuhan ini dapat menjadi tempat bersandar dan bongkar muat kapa-kapal dari luar Kalteng.

“Saat ini aktivitas di pelabuhan Bukit Pinang sudah mulai ada dan kami terus berupaya agar pelabuhan ini dapat menjadi tempat bersandar dan bongkar muat kapal-kapal dari luar daerah Kalteng”, ucapnya.

Ditambahkan Wiwin, salah satu tugas KSOP Kelas IV Pulang Pisau, Wilayah Kerja Pelabuhan Bukit Pinang adalah melakukan pengawasan terhadap terminal khusus (Tersus) yang berada di wilayah Kota Palangka Raya dengan mendatangi pelabuhan tersebut, tiga kali dalam seminggu.

“Pengawasan terhadap tersus yang berada di wilayah Kota Palangka Raya, menjadi salah satu tugas kami”, tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskanya, dalam melaksanakan tugas, Kantor KSOP menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
6. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri;
7. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran;
8. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
9. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan hada (jasa) kepelabuhanan; dan
11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

“Kami berharap adanya kerjasama dari instansi terkait baik dari unsur pemerintah pusat maupun daerah untuk bersama-sama meningkatkan aktifitas kegiatan di pelabuhan Bukit Pinang agar bisa menjadi pelabuhan prioritas yang ada di wilayah Kota Palangka Raya”, pungkasnya. (red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here