AMUNTAI Expos55.com  Menteri Pendidikan Kebudayan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang sekolah tatap muka terbatas.

Berdasarkan SKB tersebut menyatakan pada tahun ajaran baru 2021-2022 pada bulan Juli, sekolah diberikan opsi untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT).

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Dinas Pendidikan, memastikan menggunakan opsi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Hal tersebut di ungkapkan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) H. Junaidi Gunawan saat mengikuti Dialog Interaktif yang di gelar Dinas Kominfo melalui Tv dan Youtube secara live, di Mess Negara Dipa, Sabtu (10/7/2021).

Berdasarkan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk ajaran baru tahun 2021-2022, sesuai dengan instruksi SKB 4 menteri dan arahan dari Bupati HSU akan dimulai PTMT pada hari Senin tanggal 12 juli 2021.

“Setelah lebih dari 1 tahun tidak melaksanakan sekolah tatap muka, tentunya adalah keinginan masyarakat yang cukup besar dimana kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan secara daring yang mana dari pengamatan kami pola pembelajaran melalui daring ini kurang efektif dan efesien bagi anak-anak didik.” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah melaksanakan serangkaian rapat koordinasi dengan lintas terkait sebelum melaksanakan PTMT.

Menurutnya, keputusan ini diambil mengacu pada Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), SKB Empat Menteri tersebut diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021, menyebutkan daerah zona hijau, kuning, dan jingga, dapat menerapkan pembelajaran PTM Terbatas, sementara zona merah wajib menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan, H. Danu F Fotohena menyebutkan, ada 3 kabupaten di Kalimantan Selatan yang berada di zona kuning, salah satunya adalah HSU, yang mana zona kuning ini bisa diartikan sebagai wilayah yang penularannya rendah, hal ini tidak terlepas dari cepatnya penanganan jika ditemui kasus positif.

Lebih lanjut, terkait akan dilaksanakannya PTMT, sesuai dengan arahan bapak Bupati HSU bahwa pelaksanaan PTMT tetap dilaksanakan dengan adanya beberapa modifikasi.

“PTMT ini kita modifikasi atau kita sesuaikan dengan PPKM Mikro yang awalnya mengarah ke kelurahan dan desa, namun metode atau konsep PPKM Mikro ini dimodifikasi untuk diterapkan pada pelaksanaan PTMT ini.” katanya.

Seiring dengan itu Ketua Harian Satgas Covid-19 HSU Sugeng Riyadi mengatakan, sampai sejauh ini satgas penanganan covid 19 HSU telah berusaha dan berjuang semaksimal mungkin agar dapat terlaksananya PTMT.

“Perda nomer 8 tahun 2021 yang mana setiap sekolah yang melaksanakan PTMT harus mendapat izin dari Ketua Satgas Covid HSU dalam hal ini Bupati HSU, izin tersebut bisa didapatkan tentunya dengan verifikasi serta kunjungan pada sekolah yang diusulkan atau berminat melaksanakan PTMT ini layak diberikan rekomendasi atau tidak.” katanya.

Adapun, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) HSU, H. Ahmad Rusyadi, PTMT yang akan dilaksanakan tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku guna pencegahan Covid-19.

“Sekolah yang bisa melaksanakan PTMT ini tentunya sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan izin dari gugus tugas penanganan Covid-19 di HSU dan semua tenaga pendidik disekolah sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali.” ujarnya.
(K.hsu/M.said)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here