Muara Teweh Expos55.com UPT Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Barito Tengah Unit VI dan VIII Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyosialisasikan perlindungan dan pengamanan hutan melalui program pengelolaan hutan yang diikuti aparatur desa dan pelaku usaha di daerah setempat.

“Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan informasi dan pelaporan kepada desa penyangga guna memajukan dan mensejahterakan serta memberikan pengetahuan  kepada pemerintahan desa sebagai pemangku kepentingan di tingkat desa dan pelaku usaha di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaaan Hutan (KPH),” kata Kepala UPT KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII Bahruddinsyah di Muara Teweh, Rabu.

Menurut dia,  KPH baik KPHP maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung  merupakan unit pengelola hutan di tingkat tapak yang berperan penting dalam pengelolaan hutan  untuk menjamin fungsi ekologis, ekonomi dan sosial dari keberadaan hutan.

“Dalam kaitan pengelolaan hutan, prinsip  umum menyangkut  tata kelola dan pelestarian  hutan dapat dilihat dari tiga fungsi pokok yang saling berkaitan,” katanya.

Dia menjelaskan, tiga fungsi tersebut meliputi fungsi ekologis yang merupakan sebagai suatu sistem penyangga kehidupan antara lain merupakan pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Kemudian fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme. Selain itu fungsi sosial sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan  berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan.

“Selain itu untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi,” jelas Bahruddinsyah.

Bahruddinsyah mengakui konflik tenurial selalu menjadi pekerjaan berat bagi KPH saat ini, konflik ini dari yang bersifat laten sampai yang manifes. Sumber utama konflik tersebut berawal dari perebutan sumberdaya hutan oleh negara melalui pemberian izin usaha kehutanan dengan masyarakat sekitar hutan yang merupakan  sumber pembiayaan  pembangunan nasional.

Bahkan dibanyak kasus, masyarakat sekitar hutan yang sudah secara turun temurun terbukti secara arif memanfaatkan hasil hutan (bukan kayu) serta jasa hutan lainnya  harus mengakhiri penghidupannya akibat kebijakan dan tata kelola kehutanan selama ini.

“Akhir dari semua ini adalah angka kemiskinan yang semakin besar  di sekitar hutan, untuk itu menjadi penting kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan,” kata dia.

Manfaat hutan secara langsung, tambah dia, haruslah masyarakat yang pertama  menerimanya, mengingat warga sekitar hutan pihak yang paling dekat dan terkena dampak langsung dari segala aktivitas pengelolaan hutan.

Dia juga menekankan pratik illegal logging diantaranya penebangan di luar blok tebang, perambahan hutan secara besar-besaran serta sanksi yang meringankan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan menjadi catatan kelam pengelolaan hutan.

Situasi ini, kata Bahruddisyah lagi, oleh berbagai kalangan termasuk dalam tindak kejahatan  luar biasa (extra ordinary crime), di mana akibat pengelolaan hutan yang tidak baik menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi penghidupan masyarakat luas serta menurunkan daya dukung daerah aliran sungai.

“Hal ini yang kemudian harus diakhiri agar masa depan hutan kita menjadi baik, karena kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan yang terbangun akan terakumulasi menjadi peningkatan PDRB dalam suatu daerah.Sehingga keterlibatan masyarakat sekitar hutan menjadi faktor penting bagi kelestarian kehutanan di masa depan,” tegas Bahruddinsyah.

Dalam sosialisasi ini dengan narasumber selain Kepala KHPH Barito Tengah, juga dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Kalimantan yaitu Armawan (Polhut Muda) dan Syamsul Illyas (Polhut Penyelia) serta Kasat Reskrim Polres Barito Utara AKP M Tommy Palayukan dan Ipda Sugiyono.

Ketua panitia pelaksana Endro Setyono menambahkan melalui sosialisasi ini diharapkan nantinya aparat pemerintahan bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha dapat bersinergi untuk bersama-sama mencegah  dan menanggulangi keamanan terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

“Sehingga fungsi lindung, konservasi dan produksi tercapai secara optimal dan lestari,” kata Endro.

Kegiatan tersebut diikuti dilakukan selama dua hari terbagi dalam dua angkatan yakni pada Selasa (28/9) dihadiri para perangkat desa atau tokoh masyarakat dan hari kedua pada Rabu (29/9) dengan peserta dari pelaku usaha  baik perusahaan kayu, perkebunan maupun tambang  di dalam wilayah kelola KPHP Barito Tengah.
(antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here