Palangka Raya Expos55.com Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, H. Noor Fahmi melalui Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Achmad Farichin didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda Ismail Marzuki, membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi dan peningkatan kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) se-Kalimantan di Aula Hotel Neo Palangka Raya, Minggu (27/3/2022), malam.

Acara yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Analis Kebijakan Kementerian Agama (Pokja AKKA) diikuti sebanyak 30 peserta dimotori langsung oleh Arif Nurrawi selaku Ketua Pokja dan Agus Warcham selaku sekretaris.

Selain dari lima provinsi di Kalimantan, rakor juga turut diikuti oleh Analis Kebijakan dari provinsi Aceh, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.

Kakanwil Kemenag Kalteng, H. Noor Fahmi yang dalam sambutannya disampaikan oleh Kabid Penmad Achmad Farichin menyampaikan Jabatan fungsional analis kebijakan ini dipandang masih relatif baru, sehingga peran jabatan ini belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pimpinan atau atasan langsung dari pemangku jabatan analis kebijakan.

“Salah satu aktor penting dibalik lahirnya  sebuah kebijakan pemerintah, yaitu Jabatan Analis Kebijakan, sehingga peran analis kebijakan sangatlah penting karena keahliannya diperlukan mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi kebijakan” ungkap Farichin.

“Semoga dengan adanya rakor ini dapat menjadi forum diskusi bertukar informasi antar sesama analis kebijakan yang ada” tambahnya.

Farichin berharap selain menjadi sarana bertukar informasi, dengan adanya rakor yang diselenggarakan oleh pokja AKKA ini mampu menjadi wadah komunikasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi antar sesama analis kebijakan.

“Tentu kami berharap akan ada output berbagai inovasi pengembangan kompetensi analis kebijakan selanjutnya selepas dari forum ini” tutur Farichin.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari kedepan mulai tanggal 27 – 29 maret mendatang dijadwalkan membahas sejumlah agenda penting mulai dari peran JFAK dalam penyusunan kebijakan hingga membahas prosedur pengajuan DUPAK analis kebijakan.
(Mul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here